REKLAMASI ATAU EKSPLOITASI?

REKLAMASI ATAU EKSPLOITASI?

Oleh: Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, MA.

(Materi tidak terpublikasi di manapun alias ditolak di mana-mana)

reklamasi

Istilah reklamasi ternyata menjadi istilah yang paling populer di Bali saat ini. Sebenarnya reklamasi tidak selalu bermakna eksploitatif namun juga dapat bermakna sebagai re-claim atau mengembalikan sesuatu yang nyaris rusak atau tenggelam. Dalam prakteknya, reklamasi dapat berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat, ekosistem pesisir dan laut. Dampaknya dapat bersifat jangka pendek maupun  panjang.  Dampak positif dari reklamasi adalah memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan luasan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, dan penyerapan tenaga kerja pastinya.  Pengalaman di beberapa tempat atau negara bahwa reklamasi dapat memberikan keuntungan dalam mengembangkan wilayah. Sebagai contohnya adalah kawasan  industri yang ada di Jurong Singapura, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali dan Palm Deira di Dubai, jembatan terpanjang Colijnsplaat dan Zierikzee di Belanda adalah beberapa contoh hasil reklamasi yang mensejahterakan masyarakat dan negaranya. Reklamasi berhasil dan sukses di beberapa negara, namun jangan mudah untuk meniru karena belum tentu berhasil jika dilakukan di Bali. Jikalau ada kecenderungan untuk menirunya, mesti dapat dijawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan alasan untuk melakukan reklamasi tersebut. Pertanyaannya adalah (1) apakah Bali tidak memiliki lahan lagi untuk pengembangan wilayah?, (2) apakah benar reklamasi menjadi pilihan satu-satunya?, (3) apakah kita cukup profesional mengelola lahan hasil reklamasi tersebut?. (4) Apakah ada investor yang berminat dan mampu menanamkan modalnya?.  Jika keempat pertanyaan tersebut dapat terjawab, secara ekonomi dan pengembangan wilayah masih dapat dibenarkan.

Pada dasarnya kegiatan reklamasi tidak dianjurkan, namun dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang ketat, seperti (1) kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan. (2) bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang mendesak, (3) berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa, (4) bukan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah atau negara lain (Aryono, 2012). Keputusan Reklamasi sebaiknya juga tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disepakati, sudah melalui studi kelayakan yang independen dan transparan, serta tidak diinterpensi oleh kepentingan politik tertentu, dan adanya studi AMDAL kawasan maupun regional.

Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan reklamasi adalah terletak pada kesanggupan menjawab terhadap empat pertanyaan di atas yang tercermin dari adanya kesepakatan pihak pemerintah yang mungkin diwakili oleh presiden, gubernur, atau bupati. Pihak berikutnya yang harus sepakat dan sepaham adalah masyarakat lokal yang mungkin diwakili oleh DPR, atau DPRD, LSM, perguruan tinggi, para tokoh masyarakat dan juga kesanggupan investor untuk menanamkan modal karena reklamasi biasanya adalah sebuah mega-proyek dalam investasi jangka panjang. Jika memang berdampak positif maka reklamasi dapat dilaksanakan, namun sebaliknya jika lebih besar dampak negatifnya, semestinya tidak perlu direncanakan.

Dalam sejarah pengembangan wilayah berupa reklamasi, banyak pelaku bisnis yang mengabaikan biaya sosial  dan lingkungan hidup  yang seharusnya juga diperhitungkan dalam perencanaan reklamasi. Reklamasi pantai di Indonesia telah dilakukan dengan kurang bijaksana karena hanya mempertimbangkan dari sisi bisnis namun lemah dalam memelihara keseimbangan lingkungan. Kecenderungan reklamasi berpandangan pada paradigma yang memposisikan suatu kota sebagai kota multi-fungsi yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warganya ternyata telah terbukti banyak yang mengalami kegagalan dalam implementasinya. Berbagai permasalahan sosial dan lingkungan hidup sering terjadi dan sulit dipecahkan di daerah reklamasi saat ini justru disebabkan oleh kesalahan paradigma tersebut.

Bagi Bali misalnya, reklamasi di manapun hendak dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk kawasan industri pariwisata yang baru, mungkin belum menjadi keharusan karena masih memiliki banyak lahan atau kawasan alternatif, dan jika melihat pemerataan kawasan pembangunan pariwisata, sebaiknya kawasan Bali Selatan sudah harus moratorium bukan malahan dieksploitasi. Sebagai gantinya, mestinya pembangunan fasilitas dan akomodasi pariwisata dapat diarahkan pada kawasan yang lainnya seperti Bali Barat, Utara, dan Timur. Jika reklamasi dianggap melanggar Rencana Tata Ruang penataan Wilayah mungkin perlu dikaji kembali secara akurat, demi pemerataan pembangunan wilayah, dan kelangsungan pembangunan bagi generasi yang akan datang.

Hasil amatan saat ini, ketidak-merataan pembangunan di Bali justru disebabkan oleh lemahnya aksesibilitas yang menghubungkan antar kabupaten, antara kota, dan antar kawasan wisata, lemahnya Sumber Daya Manusia, dan lemahnya sistem koordinasi antara pemerintah daerah untuk bersinergi membentuk diri pada manajemen destinasi Bali yang utuh. Pada negara maju, jarak antara Kota Denpasar ke Gilimmanuk sebagai misalnya, mungkin dapat ditempuh hanya kisaran satu jam setengan saja, namun dalam kenyataannya memerlukan waktu lebih dari tiga jam, artinya kelemahannya ada adakah pada faktor aksesibilitas. Pemberdayaan sektor selain pariwisata mungkin akan lebih berarti bagi Bali, jika dibandingkan melakukan ekploitasi besar-besaran pada sektor sebidang pada kawasan yang semestinya telah layak dimoratorium karena telah melebihi batas kapasitas. Sektor pertanian dan industri kecil, kerajinan, dan industri kreatif lainnya sungguh masih layak untuk digarap mengingat sektor tersebutlah yang berdampak secara langsung terhadap pembangunan masyarakat kecil.

 

Penulis: Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomika dan Humaniora Universitas Dhyana Pura Bali.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s